JABAR.RAGAMUTAMA.COM – Pernah nggak sih kamu mikir, semua hukum di Indonesia ini dasarnya dari mana? Kalau jawabannya “dari undang-undang” atau “konstitusi”, itu belum sepenuhnya tepat.
Faktanya, di atas segalanya, ada satu fondasi utama yang menjadi ruh seluruh aturan hukum kita: Pancasila.
Yap, lima sila yang sering kita dengar sejak SD itu, ternyata bukan cuma nilai moral atau dasar negara, tapi juga sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Jadi, hukum di Indonesia itu ibarat bangunan besar dan Pancasila adalah pondasinya.
Jawabannya: Pancasila, Bukan Undang-Undang
Banyak orang masih berpikir kalau sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.
Padahal, kalau kita mengacu pada Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, jawabannya jelas: Pancasila-lah yang menjadi sumber dari segala sumber hukum.
UUD 1945? Iya, dia penting banget. Tapi Pancasila berdiri di atasnya. Semua peraturan perundang-undangan, termasuk UUD sekalipun, harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Kalau kamu bingung dengan istilah ini, gampangnya gini: Pancasila adalah dasar berpikir, dasar berbuat, dan dasar menilai seluruh sistem hukum di Indonesia.
Ibarat akar pohon, dia nggak kelihatan dari luar, tapi menopang seluruh batang dan cabangnya.
Ini bukan asumsi belaka. Pernyataan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum sudah ditegaskan dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
Ketetapan ini secara eksplisit menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar hukum tertinggi, yang darinya semua sistem dan norma hukum di Indonesia harus bertolak.
Kenapa Bukan UUD 1945 yang Jadi Sumber Tertinggi?
Pertanyaannya: kenapa Pancasila lebih tinggi dari UUD? Karena UUD 1945 itu sendiri dibentuk berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Kalau Pancasila adalah semangatnya, UUD adalah wujud konkretnya. Jadi, kalau UUD suatu saat diamandemen, ia tetap tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Sejarah Singkat: Pancasila dan Sistem Hukum Indonesia
Sejak zaman BPUPKI dan PPKI sebelum kemerdekaan, Pancasila sudah dirumuskan sebagai dasar negara.
Bahkan dalam pembukaan UUD 1945, Pancasila ditempatkan sebagai “dasar negara”, bukan sekadar ideologi politik.
Pasca reformasi, posisi ini diperkuat kembali agar tidak disalahartikan hanya sebagai wacana moral semata.
Dalam teori hukum Hans Kelsen, dikenal istilah “grundnorm” atau norma dasar.
Nah, dalam konteks Indonesia, para ahli hukum menyepakati bahwa Pancasila adalah grundnorm kita, nilai tertinggi yang tidak dibuat oleh norma lain, tapi menjadi dasar lahirnya norma-norma hukum lainnya.
Contoh Penerapan Pancasila dalam Perundang-Undangan
Gimana sih bentuk nyata penerapan Pancasila?
-
Undang-Undang HAM → berlandaskan sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab
-
UU Sisdiknas → sesuai dengan sila kelima: Keadilan sosial
-
UU Kesehatan dan Perlindungan Perempuan → menjunjung kesetaraan, sejalan dengan sila kedua dan kelima
Jadi, bukan hanya simbolik, tapi benar-benar jadi kerangka berpikir legislasi.
Kalau ada undang-undang yang ternyata bertentangan dengan Pancasila? Bisa dibatalkan! Caranya lewat uji materiil (judicial review) di Mahkamah Konstitusi.
Ada beberapa kasus di mana Mahkamah membatalkan aturan yang dinilai tak sejalan dengan nilai Pancasila.
Nah, di tengah derasnya arus perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, Pancasila tetap menjadi kompas utama sistem hukum Indonesia.
Bukan sekadar simbol, tapi juga roh dan arah. Jadi, kalau kamu mau memahami hukum Indonesia secara utuh, mulailah dari Pancasila.
