JAKARTA, JABAR.RAGAMUTAMA.COM – Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo, Pauline Suharno mendorong pembentukan Indonesia Tourism Board.
Menurutnya, Indonesia Tourism Board atau badan pariwisata Indonesia, memiliki fungsi berbeda dengan Kementerian Pariwisata yang saat ini aktif di Indonesia.
- Libur Sekolah Lebaran 2025 Dimulai, Cek Lagi Jadwalnya
- Pariwisata Berkualitas Jadi Solusi, Bukan Sekadar Aksesori
“Kementerian Pariwisata lebih (mengurusi) regulasi, sebagai regulator. Fungsi pemasaran seharusnya ada di industri,” ujar Pauline saat ditemui media usai acara buka bersama Hong Kong Tourism Board (HKTB), Kamis (13/3/2025).
Pihak industri pariwisata yang meliputi pelaku usaha dan agen perjalanan, kata Pauline, lebih mengetahui kebutuhan pasar dari waktu ke waktu.
Ia mencontohkan salah satu badan pariwisata di Asia, yakni Hong Kong Tourism Board (HKTB).
Dalam promosi pariwisatanya, HKTB mengundang pihak industri dan media di negara setempat untuk mendengar masukan dari pasar wisata yang dituju.
“Mereka enggak tahu apa sih yang cocok di market kita, apa sih yang disukai sosial media? Kalau mereka lihat statistik, mungkin dari statistik paling besar TikTok, nomor dua Instagram, tetapi pasarnya kan berbeda-beda,” jelas Pauline.
Pauline berharap, promosi wisata Indonesia bisa terus dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, sembari melakukan upaya kolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) yang berkaitan dengan pariwisata.
Tidak cukup dengan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti yang dilakiikan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Bila produk UMKM Indonesia memiliki daya jual tinggi, menurut Pauline, bila tidak ada wisatawan yang masuk ke Indonesia, sulit untuk mengenalkan produk ekonomi kreatif (ekraf).
“Jadi, tidak melulu si UMKM-nya yang diajak untuk promosi atau dibina. Sebenarnya, industri pariwisatanya pun bisa dibina,” saran dia.
Misalnya, pengelolaan destinasi wisata menggunakan dana investasi dari pihak swasta, juga destinasi yang masih dikelola oleh sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Kehutanan.
Fasilitas tempat wisata Indonesia, khususnya yang dikelola oleh pemerintah, menurut Pauline, masih belum tersedia dengan baik.
“WC-nya kurang bagus, fasilitasnya enggak ada, jalan atau akses masuk kurang bagus. Jadi, ya caranya, upaya BUMN dan BUMD ini membantu atraksi-atraksi untuk memperbaiki fasilitas dan sebagainya,” pungkas Pauline.
DPR dukung pembentukan Indonesia Tourism Board
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini juga mendorong pemerintah untuk membentuk Indonesia Tourism Board untuk mengoptimalisasi potensi daya tarik wisata dalam negeri.
“Saya berharap Indonesia Tourism Board benar-benar mampu menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan di ASEAN,” ujar Novita dalam Rapat Panitia Kerja Komisi VII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025), dikutip dari Antara.
Rapat Panja itu membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan).
Menurut Novita, badan pariwisata Indonesia bila terbentuk dengan baik, dapat mengikuti kesuksesan Malaysia Tourism Promotion Board (MPTB), terutama dalam mengembangkan wisata kesehatan.
“Kita semua tahu, 88 persen wisatawan memilih layanan kesehatan di luar negeri karena lebih memuaskan, 68 persen karena peralatan medisnya lebih lengkap, dan 66 persen negara-negara tersebut sudah menyiapkan paket wisata medis yang terintegrasi dengan baik,” tutur Novita, mengutip data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.
